|
Guna membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan se-Kabupaten Banjar tahun 2010, Selasa (9/2) di aula MIN Model Indrasari Martapura.
Bupati Banjar HG. Khairul Saleh saat membuka kegiatan tersebut mengemukakan, mencermati perkembangan pembangunan daerah yang telah dijalankan saat ini beberapa perhatian penting dalam perencanaan pembangunan selanjutnya yang perlu ditekankan diantaranya adalah pada upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan urusan lingkup pendidikan, seperti memberikan perhatian khusus bagi tenaga guru yang bertugas di daerah terpencil dengan memberikan insentif serta adanya keluhan tentang perlunya sarana transportasi roda empat untuk medan pegunungan bagi para pengawas pendidikan. Selanjutnya menurut Khairul Saleh perencanaan pembangunan yang juga perlu ditekankan adalah pengembangan kegiatan yang erat kaitannya untuk mendukung perekonomian masyarakat seperti lembaga pendampingan dan pengembangan badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia juga menambahkan bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banjar yang baiman, bauntung dan batuah kiranya masing-masing kecamatan dapat memprogramkan kegiatannya untuk menunjang kondisi wilayah yang tertib dan aman. Disamping itu perlu juga perencanaan pembangunan transportasi yang membuka daerah-daerah terisolir serta mengembangkan pembangunan jaringan transportasi pada desa tertinggal dan daerah perbatasan. Mengingat usulan yang diterima dari masyarakat cukup banyak dengan kondisi APBD yang terbatas, Khairul Saleh mengharapkan realisasi dari usulan tersebut lebih mengutamakan pada skala prioritas yang tentunya lebih bersentuhan kepada masyarakat. Sementara Drs. H. Zainuddin selaku koordinator tim nara sumber Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Banjar tahun 2010 melaporkan, kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 9 hingga 24 Pebruari 2010 tersebut diantaranya bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Disamping itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas pembangunan desa/kelurahan serta melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Sedangkan para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah pambakal dan lurah, Ketua LPM dan organisasi kemsayarakatan, Kepala UPT instansi pertikal tingkat kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari Bppeda dan perwakilan SKPD tingkat Kabupaten, camat/aparat kecamatan, LSM yang bekerja pada kecamatan yang bersangkutan.(sadi/abdi/yanto.090210). |