BUPATI BANJAR APRESIASI DUA PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA

Bupati KH Khalilurrahman menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Integrated, sekaligus Penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (30/12), di Aula Barakat Martapura.

Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik dan mengapresiasi atas terlaksananya dua penandatanganan komitmen tersebut, yakni penerapan Aplikasi SIMDA Integrated antara Pemkab dan DPRD Banjar dengan BPKP Kalsel.
”Penandatangan komitmen ini wujud upaya kita bersama dalam menjalankan amanat UU 23/2014, yaitu pada pasal 391 dan 395, PP 12/2019 serta Perpres 95/2018 yang bertujuan melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran,” tandasnya.
Ini agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan tersedia penganggarannya melalui program dan kegiatan tepat sasaran. Salah satu tahapan untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran selanjutnya diatur dalam Pemendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
”Dan Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah,” ungkapnya.
Hadirnya SIMDA Integrated, diharap Bupati jadi suatu solusi permasalahan, antara proses perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten, dan dapat membantu pemerintah daerah dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunannya secara transparan dan obyektif.
”Sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik,” tandasnya.
Apalagi penerapan SIMDA Integrasi ini juga tindak lanjut komitmen antara KPK dengan seluruh Pemerintah Daerah. Dia pun mengakui banyak manfaat bisa diperoleh, terutama dalam penyusunan RKPD, yaitu integrasi proses perencanaan, pembangunan dan pelaporan keuangan.
”Serta paling utama efesiensi waktu, tenaga dan sumber daya dalam input data serta pelaporan,” katanya.
Guru Khalil juga mengapresiasi penandatanganan komitmen tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Menurutnya komitmen ini juga amanah yang harus dilaksanakan dari Inpres 17/2011 yang menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
”Serta amanat dari Permenpan RB No 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan,” pungkasnya.

Source:: HUMAS

Comments
Loading...