KABUPATEN BANJAR BERKOMITMEN PERTAHANKAN GELAR KINDAI LIMPUAR

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pemkab Banjar berkomitmen mempertahankan Kabupaten Banjar sebagai lumbung beras atau Kindai Limpuar. Ditetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam revisi RTRW Kabupaten Banjar yang diproyeksikan sebesar 21.651 hektar yang tersebar di 11 Kecamatan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, M Hilman mengatakan, sebelas kecamatan itu adalah Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Martapura Barat, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Martapura Kota, Aluh Aluh, Karang Intan, Astambul dan Martapura Timur.
Oleh sebab itulah, sebelum disahkan menjadi Revisi Perda RTRW Kabupaten Banjar, pihaknya menggelar Konsultasi Publik dengan mengundang pihak terkait di aula Barakat, Senin (08/04). Pada Konsultasi Publik terkait penetapan kawasan untuk pertanian pangan berkelanjutan, dimana terdapat lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pangan berkelanjutan.
“Jelas untuk menjaga ketahanan pangan daerah sampai nasional, maka perlu menetapkan lahan-lahan tersebut pada revisi RTRW Kabupaten Banjar yang saat ini ini masih proses dilegalisasikan,dan salah satu persyaratan dari kementerian ATR harus ditetapkan kawasan untuk pertanian pangan berkelanjutan,” katanya.
Lanjut Hilman, pihaknya mengundang stakeholder terkait menjaga ketahan pangan, mulai dari hitung-hitung analisis pola ruang pemanfaatan kedepannya. Terlebih nantinya Kabupaten Banjar akan mendapatkan bantuan infrastruktur-infrastruktur dasar terkait irigasi kawasan lahan pertanian berkelanjutan. “Sehingga daerah atau kawasan-kawasan yang melewati irigasi ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan, ada sebelah kecamatan, lainnya adalah daerah cadangan,” imbuh Hilman.
Sekda Banjar, H Nasrun Syah mengatakan, sudah jelas dan tegas bahwa Kabupaten Banjar tetap mempertahankan sebagai wilayah penyangga pangan, Kabupaten Banjar menjadi Kindai Limpuar. Melalui Revisi Rencana Tata Ruang inilah upaya mempertahankan lahan abadi. “Melalui Konsultasi Publik ini maka didiskusikan juga pertumbuhan penduduk yang memerlukan bangunan, maka perlu penataan lagi. Ada semacam pengetatan khusus jika memang lahan pertanian untuk mengakomodir seiring pertumbuhan penduduk untuk dibangun perumahan, misalnya tidak menjual rumahnya,” katanya.
Pada Konsultasi Publik tersebut hadir Wakil Ketua DPRD Kab Banjar Saidan Fahm, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Andin Sofyanoor, Ketua DPD REI Kalsel, Royzani Sjachril, Kepala BPN Kabupaten Banjar, Amran Simatupang, serta dari PUPR Provinsi Kalsel, turut hadir para Camat di Kabupaten Banjar.

Source:: HUMAS

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Berita Lainnya More from author

Comments

Loading...