KONSEP SYARIAH BAKAL DITERAPKAN DI MPP BAROKAH

MARTAPURA – Sebagai daerah yang berjuluk Serambi
Mekkah Bupati Banjar H Khalilurrahman, sangat menginginkan konsep pelayanan
syariah hadir di Kabupaten Banjar. Keinginan tersebut pernah disampaikan bupati
saat pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2020 Kabupaten
Banjar di hotel Roditha tahun lalu.

Sebagai
lead sector perencanaan di daerah tentunya hal tersebut menjadi PR bagi
Bappeda Litbang agar keinginan tersebut benar-benar terwujud. Dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah
maka keinginan tersebut sangat mungkin untuk diwujudkan, hanya saja perlu
konsep perencanaan yang matang serta penambahan wawasan tentang pelayanan syariah
yang ada di Indonesia saat ini.

Berdasarkan
hal tersebut Kepala Bappeda Litbang Galuh Tantri Narindra (10/02/2020)
melakukan kunjungan ke semarang dalam rangka studi referensinya karena Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA)
Semarang ditetapkan sebagai RS yang tersertifikasi syariah pertama di Indonesia
bahkan di dunia.

Didampingi
Kabid Perekonomian Santi Nurlaela, Kepala Bappeda Litbang yang familiar disapa Tantri
ini diterima oleh jajaran Direksi RSI Sultan Agung Semarang diantaranya Direktur Utama dr. H Masyhudi AM, M.Kes,
Direktur Umum Hj Miftahul Izah, SE, M.Kes dan Ustadz Syamsudin Syarif.

Menurut
Tantri dalam sambutan kunjungannya, Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan
tagline Mencintai Allah Menyayangi
Sesama merupakan rumah sakit sesuai prinsip syariah yang menjadi rumah
sakit syariah pertama di Indonesia

“Dengan
dasar itu kami sebagai tim percepatan MPP Kabupaten Banjar mencoba untuk
menggali informasi terkait menerapkan konsep syariah di MPP Kabupaten Banjar
dengan pengalaman RSI Sultan Agung dalam membuat standard dan mendapatkan fatwa
syariah dari Dewan Syariah Nasional (MUI)” ujar tantri dihadapan jajaran Direksi
RSI Sultan Agung Semarang.

Dari
hasil diskusi tatap muka tersebut pihak RSI memberikan masukkannya bahwa standar islami yang diterapkan dalam
pengelolaan MPP harus diinisiasi dengan membuat kriteria standard dan elemen
apa saja yang akan digunakan nantinya agar standar tersebut bisa diajukan ke
Dewan Syariah Nasional (MUI), kemudian konsenyering dengan MUI untuk
menyampaikan dan dibahas dengan para kyai Dewan Syariah Nasional (MUI),
kemudian dr hasil resume menjadi buku pedoman dilanjutkan dengan Sidang Fatwa
dengan menghasilkan Fatwa Syariah.

“Kami
bersedia mendampingi dan membantu dalam memfasilitasi dalam upaya
pendekatan dengan Dewan Syariah Nasional MUI” kata Miftahul Izah.

Pernyataan
tersebut tentunya disambut baik oleh Tantri
sebagai Ketua Tim Percepatan MPP Barokah, diharapkannya bahwa operasional MPP Barokah nantinya dapat dilaksanakan
dengan prinsip syariah, serta bisa diterapkan sampai seterusnya.

““Berhidmat Melayani Umat” akan diangkat menjadi
motto dalam menerapkan pelayanan di MPP Barokah Kabupaten Banjar dan kita akan
melaksanakan rapat koordinasi untuk rencana pelaksanaan MPP dengan konsep
syariah yang dilaksanakan dengan melibatkan semua stakeholder terkait, karena
harus ada standard dan kriteria syariah yang harus segera ditindaklanjuti.”pungkasnya.
(ADB/Bappeda Litbang)

Source:: BAPPEDA

Comments
Loading...