PEMBENTUKAN TIM POKJA PKP DAN SOSIALISASI PENDATAAN PERUMAHAN BERBASIS KECAMATAN TAHUN 2016

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MARTAPURA – Perumahan dan permukiman yang layak merupakan hak setiap warga negara indonesia.  Hal tersebut tertuang dalam pada UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3/ Tahun 1999 tentang hak  Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehdupan yang layak.  Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan didaerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan kawasan didaerah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Satuan Kerja Dekontrasi bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal Pembentukan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2017 dan Sosialisasi Pendataan  Perumahan Berbasis Kecamatan Tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut Selasa (13/09), dilaksanakan rapat koordinasi dengan materi Pembentukan Tim Pokja PKP dan Sosialisasi Pendataan Perumahan Berbasis Kecamatan Tahun 2016 bertempat di aula baiman bappeda kabupaten banjar yang dibuka secara resmi oleh Sekda Banjar H. Nasrun Syah didampingi Asisten II H. Masruri dan Kepala Bappeda Banjar H. M. Rusdi serta dihadiri para stake holder’s terkait

Dalam sambutannya H. Nasrun Syah menyampaikan bahwa Pembentukan Pokja PKP Kabupaten Banjar ini  dimaksudkan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar.  Pokja  PKP  juga  diharapkan  bisa  mendukung koordinasi penyelesaian isu-isu aktual yang lintas kementerian/lembaga.  Selain  mengelola  koordinasi  kebijakan, Pokja  PKP  dirancang  agar  menjadi  sarana  untuk  sinkronisasi kegiatan dalam mendukung sasaran dan tujuan pembangunan perumahan  dan  kawasan  permukiman  termasuk  penanggulangan  kemiskinan.

Sementara itu dalam sosialisasi pendataan  perumahan berbasis kecamatan tahun 2016 pemateri dari kementerian PU memberikan penjelasan umum mengenai pengembangan sistem informasi dan pendataan perumahan dan perlunya penyempurnaan data perumahan kota, selain itu dijelaskan pula pendataan berbasis kecamatan sebagai rekapitulasi data perumahan kota akan menjadi contoh kelengkapan dan kevalidan data perumahan level kab/kota.

Dengan adanya kegiatan rakor pembentukan tim Pokja dan sosialisasi ini diharapkan dapat meringankan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Satuan Kerja Dekontrasi bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan kawasan didaerah serta dihasilkan tim Pokja yang berkualitas agar dapat menciptakan persamaan persepsi dan koordinasi menyeluruh antar seluruh stake holder’s terkait . (ADB/FP)

 

Source:: BAPPEDA

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Berita Lainnya More from author

Comments

Loading...
X