PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH KOORDINASIKAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DAN DESA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Besarnya Bantuan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan dana Desa harus direalisasikan dengan baik, agar memberikan manfaat bagi maayarakat khusussnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa hingga Ke Kota. dan kali ini membahas pengelolaan dana desa tersebut ,Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Pertemuan Pihak Pemerintah Kabupaten Banjar , Di Aula Barakat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar , Martapura , Senin (9/12)
Kepala Bidang Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Joko Siswadi selaku ketua rombongan menyampaikan keingin tahuan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah terhadap tata cara pengelolaan desa yang ada di Kabupaten Banjar , ditambah lagi di Kabupaten Banjar juga ada dana untuk kelurahan yang tentunya juga akan bermanfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan .
” Kami sangat senang dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Banjar ,hal ini bertujuan untuk mengefisiensikan Dana Desa dan mengupayakan penyaluran Dana untuk Kelurahan , Semoga setelah berkunjung Ke Kabupaten Banjar kali ini, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah akan berkembang pesat ” Tutur Joko Siswadi
Menyambut kedatangan Rombongan Provinsi Kalimantan Tengah Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar H Masruri menerangkan dalam pengelolaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Banjar sebagian besar masih berpegang pada peraturan yang ada di Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pengelolaan Dana Kelurahan Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki peraturan Bupati Banjar No 32 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan , yang di dalamnya mengatur tata cara pengelolaan dana kelurahan baik itu untuk Pembangunan Insfratruktur, Kesehatan , Pendidikan , Sumber Daya Manusia dan lainnya yang ada dilingkungan kelurahan.
” Terbitnya Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2019 ini adalah untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan Wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar , jadi bukan hanya desa saja yang mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan tetapi juga kelurahan, ” Ungkap H Masruri . ( Ronie/Tohal )

Source:: HUMAS

Comments
Loading...